JAMBISIBER.COM-Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan optimalisasi penanganan sosial dan kemiskin di provinsi Jambi dalam hal ini pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sosial dengan tema Sinergi perencanaan membangun kesejahteraan sosial diprovinsi jambi di Hotel Shang Ratu pada hari Kamis (17/2/2022). Dalam Rapat Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris mengatakan akan membangun kesejahteraan sosial diprovinsi Jambi dan berkomitmen dan sinergi bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. seperti Antispasi sosial khususnya kemiskinan. Dan akan mendata terbaru kemiskinan diprovinsi jambi Al Haris menuturkan, mengingat kasus covid-19 saat ini masih dinamis, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan antisipasi termasuk dampaknya terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Satu hal mendasar agar penanganan masalah sosial tepat sasaran, adalah update (pembaharuan) dan validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Berdasarkan evaluasi kami sejak tahun 2019 hingga 2021, seluruh Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) data, namun pelaksanaan verval ini akan lebih efektif jika didukung dengan anggaran. Pada tahun 2020, ada 7 Kabupaten/Kota yang menganggarkan dan melaksanakan verval DTKS, sedangkan 4 Kabupaten belum dan untuk 2021, sebanyak 8 Kabupaten/Kota telah menganggarkan sedangkan 3 Kabupaten lainnya belum, tutur Al Haris.  Al Haris mengungkapkan melalui DTKS yang valid dan update, program penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian bersama adalah perbaikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) DTKS dan penerima bantuan seperti PKH, Program Sembako, Program Bansos Tunai (BST), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kerjasama dan sinergitas yang baik dengan seluruh lintas sektor termasuk Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota harus terus kita tingkatkan. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi yang terus konsisten menganggarkan verifikasi dan validasi DTKS setiap tahunnya, ungkap Al Haris. Al Haris mengharapkan dapat melakukan sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kerja sama antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, serta peningkatan partisipasi semua pihak termasuk potensi dan dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pendamping PKH, Tagana (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan lain-lain, kontribusi swasta (CSR), tokoh masyarakat dan adat, dalam upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jambi. Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar,'"bahwa Rakor Sosial yang mengundang pihak Dinsos 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program kegiatan, lokasi dan anggaran. "Jadi bidang sosial ini ada dua, permasalahan sosial dan pekerjaan sosial. Karena itu pemerintah tidak bisa sendirian dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial ini," ungkap Arief Arief juga menyampaikan bahwa ada sebanyak 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan ada 13 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). "Rakor ini intinya mensinergikan program kegiatan, anggaran, lokasi. Kemudian kedepannya kita berharap Peran dan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota menyikapi persoalan sosial ini termasuk didalamnya adalah masalah penanganan kemiskinan dan bencana," Selain itu, lanjut Arief, "Kita akan menghadapi kedepan ada RKPD di Bappeda Provinsi, usulan-usulan harus kita masukan jadi aspirasi-aspirasi dari daerah secara otomatis memberikan pelayanan kepada masyarakat," Arief berharap agar kedepannya layanan sosial kepada masyarakat baik itu dari pusat maupun daerah bisa bersinergi agar supaya masyarakat Provinsi Jambi bisa terlepas dari garis kemiskinan serta masalah sosial seperti Lansia, Disabilitas dan lain sebagainya. "Tadi saya sampaikan solusi terakhir adalah kita akan memberdayakan forum CSR, karena anggaran Pemda terbatas sedangkan banyak yang harus kita penuhi, untuk itu nanti kita akan berkoordinasi dengan forum CSR," pungkas Arief